Sering diabaikan, Ini Hak-Hak Pejalan Kaki di Jalan Raya

Pejalan Kaki Berjalan Melewati Trotoar

Pejalan kaki atau pedestrian adalah salah satu kelompok pengguna jalan yang hak-haknya kerap diabaikan di jalan raya. Kendati sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut, implementasinya jauh panggang dari api.

Di antara hak pejalan kaki yang kerap diserobot di jalan raya adalah fasilitas trotoar. Meskipun undang-undang lalu lintas menyatakan bahwa trotoar merupakan jalur khusus, hanya diperuntukkan bagi pedestrian, namun pengendara sepeda motor kerap menjadikannya sebagai jalan alternatif ketika terjadi kemacetan.

Tidak hanya itu, trotoar juga acap kali menjadi lapak berjualan para pedagang kaki lima, lokasi nongkrong, tempat bermain anak-anak, dan sebagainya. Hal ini menjadikan para pejalan kaki terpaksa mengalah, meskipun hak-hak mereka dilanggar.

Hak-Hak Pejalan Kaki

Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 131 menjelaskan mengenai tiga hak pejalan kaki di jalan raya sebagai berikut.

  1. Pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung, seperti trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.
  2. Pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan prioritas saat sedang menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
  3. Jika belum ada tempat penyeberangan, pejalan kaki memiliki hak untuk menyeberang di tempat lain dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Setelah disediakan fasilitas khusus untuk pejalan kaki, kaum pedestrian wajib untuk menggunakan jalur yang diperuntukkan bagi mereka, serta tidak melanggar jalur untuk pengguna jalan lain.

Misalnya, ketika sudah ada jalur zebra cross, pedestrian mesti menyebrangi jalur jalan yang telah ditentukan.

Sanksi bagi Pelanggar Hak-Hak Pejalan Kaki

Ketika ada pengendara kendaraan bermotor atau pengguna jalan lainnya yang melanggar hak-hak pejalan kaki, sanksinya sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas.

Hukuman bagi pengendara yang melanggar jalur trotoar 

Pengemudi kendaraan bermotor yang melintasi trotoar diancam pidana penjara paling lama satu bulan, berdasarkan UU 22/2009 Pasal 275 (1).

Jika tidak dipenjara, sanksinya adalah pembebanan denda maksimal Rp250 ribu kepada pelanggar tersebut.

Sanksi bagi orang yang merusak atau mengganggu fungsi kelengkapan fasilitas pedestrian

Sanksi yang lebih berat lagi ditujukan pada orang yang mengakibatkan gangguan fungsi kelengkapan fasilitas pejalan kaki.

Orang yang merusak atau mengakibatkan fasilitas pejalan kaki tak berfungsi, serta membahayakan pengguna jalan diancam kurungan penjara paling lama setahun.

Jika tidak, ia harus membayar denda maksimal Rp24 juta, sebagaimana tertera dalam UU yang sama pasal 274 (2).

Baca juga: Hormati Pedestrian, Ini Sanksi Bagi Penerobos Trotoar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *