Jangan Ditunda-tunda, Ini Akibat Telat Ambil Dokumen Tilang di Kejaksaan

Ketika pengemudi kendaraan bermotor melanggar aturan lalu lintas, kemudian kena tilang pihak kepolisian, maka dokumen kendaraannya akan disita sebagai barang bukti. Dokumen yang ditahan itu dapat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) pengendara.

Saat tindak penilangan, polisi akan memberikan surat tilang, baik itu yang ber-slip merah atau biru. Jika slip tilangnya berwarna merah, maka pelanggar harus mengikuti persidangan, membayar denda, dan mengambil kembali dokumennya. Bagaimana jika pengendara memperoleh slip merah, namun tidak mengikuti sidang? Ketentuannya dapat dilihat di sini. 

Sementara itu, jika surat tilangnya ber-slip biru, maka pengendara tinggal datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk membayar denda dan mengambil STNK atau SIM-nya kembali.

Akan tetapi, banyak pengendara yang abai terhadap ketentuan ini. Entah karena tidak mengetahui batas waktu pengambilan dokumen atau lalai terhadap tanggung jawabnya ketika berkendara.

Pasalnya, banyak Kejari daerah yang menyimpan dokumen tilang pengendara hingga menumpuk dan tak diambil-diambil. Padahal, jika melewati batas waktu tertentu, maka dokumen tilang itu akan dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan. 

Sebut saja, Kejari Denpasar yang masih menyimpan ribuan dokumen tilang pelanggar aturan lalu lintas di ibukota Bali. Dokumen tilang tersebut tidak juga diambil oleh pelanggar hingga sekarang.

“Masih banyak barang bukti tilang yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan VERSTEK atau tanpa kehadiran pelanggar belum diambil oleh masyarakat yang sebelumnya menjadi pelanggar lalu lintas di jalan raya,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Denpasar, I Wayan Eka Widanta.

Lantas, berapa lama batas waktu pengambilan dokumen tilang? Pada dasarnya, tenggat pengambilan dokumen tilang adalah tiga bulan. Namun, pengendara dianjurkan untuk mengurus dokumen tilang secepat mungkin.

Sebab, orang yang setiap hari harus mengendarai kendaraan bermotor mesti memiliki dokumen lengkap, setidaknya mengantongi SIM dan STNK. Jika dokumen kendaraannya ditahan dan tidak diurus, maka pengendara berisiko mengalami masalah tambahan, terutama jika ia kembali ditilang.

Masalah lain jika dokumen tilang telat diambil adalah pemblokiran STNK atau SIM oleh pihak Samsat dan Satlantas. Jika sudah diblokir, maka masa berlaku dokumen itu tidak bisa diperpanjang, kecuali jika tanggungan denda sudah ditebus dan dokumen itu diurus oleh pihak pelanggar.

Kemudian, bagaimana jika pengendara sudah terlanjur tidak mengambil dokumen tilangnya melebihi batas tiga bulan. Dalam kasus ini, Kejari akan menyimpankan dokumen tilang pengendara hingga setahun, bahkan sebagian Kejari menyimpankannya sampai dua tahun. Jika masih juga tidak diambil, maka dokumen-dokumen itu akan dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan.

Apabila pengendara telat mengurus dokumen tilangnya di Kejaksaan, apakah ia akan kena denda tambahan? Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009, tidak ada denda tambahan ketika dokumen tilang dititipkan ke Kejaksaan. 

Untuk mengambil dokumen tersebut, pengendara hanya perlu membayar denda tilangnya saja. Namun, biaya dendanya berupa besaran maksimal dari pelanggaran yang dilakukan (pasal 267). Besaran maksimal dari biaya denda tilang dapat dilihat di sini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *