Berapa Batas Maksimal Kecepatan Sepeda Motor yang Sesuai Aturan Lalu Lintas

Setiap pengendara sepeda motor di Indonesia harus mengetahui berbagai peraturan lalu lintas, termasuk batas kecepatan berkendara. Pengetahuan mengenai batas kecepatan ini biasanya diujikan ketika pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C. 

Artinya, seseorang yang sudah mengantongi SIM C, idealnya ia telah paham mengenai aturan lalu lintas dan terampil mengendarai kendaraan bermotor.

Batas kecepatan bagi sepeda motor ini ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2013. Berdasarkan regulasi tersebut, aturan mengenai batas kecepatan ini disesuaikan berdasarkan jenis jalan yang dilalui pengendara.

Berikut ini rincian mengenai ketentuan batas kecepatan bagi sepeda motor berdasarkan jenis jalan, sesuai dengan PP Nomor 79 tahun 2013.

  1. Batas Kecepatan Jalan Bebas Hambatan

Untuk jalan bebas hambatan, batas kecepatan maksimalnya adalah 100 (seratus) kilometer per jam. Sementara itu, batas paling rendahnya adalah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

  1. Batas Kecepatan Jalan Antarkota

Untuk jalan antarkota, batas kecepatan paling tinggi adalah 80 (delapan puluh) kilometer per jam dan tidak ada batas kecepatan paling rendahnya.

  1. Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan Perkotaan

Untuk kawasan perkotaan, batas kecepatan paling tinggi adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam dan tidak ada batas kecepatan paling rendahnya.

  1. Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan Permukiman

Untuk kawasan permukiman, batas kecepatan paling tinggi adalah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dan tidak ada batas kecepatan paling rendahnya.

Sanksi Melanggar Batas Kecepatan dan Besaran Dendanya

Setiap pengendara sepeda motor wajib menaati peraturan batas kecepatan di atas. Jika aturan batas kecepatan dilanggar, terdapat sanksi bagi pengendara tersebut sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pelanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah akan didenda paling banyak Rp500 ribu atau dipidana kurungan paling lama dua bulan (Pasal 287 ayat 5).

Pemberian sanksi ini dapat terjadi melalui tilang konvensional dari patroli polisi lalu lintas, yang kemudian mencegat pengendara yang melanggar batas kecepatan. Di sisi lain, penilangan batas kecepatan juga dapat terjadi melalui tilang elektronik atau ETLE.

Sejak Maret 2021, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah menerapkan tilang elektronik secara nasional. Sejumlah CCTV pemantau terpasang di berbagai ruas jalan untuk mengontrol pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia. 

Setiap terjadi pelanggar batas kecepatan, kamera CCTV tersebut akan merekam dan mengidentifikasi nomor kendaraan atau plat nomor pengendara. Selanjutnya, surat tilang akan dikirimkan melalui pos dan pelanggar wajib membayar denda sesuai yang ditetapkan di atas. Pembayaran tilang dilakukan via BRI Virtual Account (BRIVA) dengan kode pembayaran yang sudah terverifikasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *