Balapan Liar dan Aturan Sanksinya di Masa Pandemi Covid-19

Foto Balapan Liar (Sumber: Media Indonesia)

Di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid-19, sebagian anak muda malah memanfaatkan kondisi jalan yang sepi untuk melakukan balap liar. 

Belum lama ini, viral aksi balap liar di media sosial yang berlokasi di Jakarta Selatan. Para pelaku mengeroyok polisi yang membubarkan kondisi tersebut. Mirisnya lagi, banyak pelaku balapan liar adalah anak-anak yang duduk di bangku SMP atau SMA. 

Balap liar sendiri adalah bentuk balapan kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan raya tanpa seizin pihak berwenang. Biasanya, kendaraan yang digunakan, baik itu sepeda motor atau mobil sudah dimodifikasi dan dilaksanakan ketika waktu sedang sepi.

Di luar ketentuan tersebut, aksi balap liar umumnya akan dikenakan pasal berlapis. Sebab, bisa jadi kendaraan yang digunakan tidak dilengkapi dokumen kendaraan yang legal, mulai dari kepemilikan STNK, hingga surat modifikasi kendaraan. Di lain sisi, untuk memodifikasi kendaraan pun ada ketentuan yang cukup ketat. 

Untuk kasus balapan liar sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), balapan liar di jalan raya merupakan tindakan ilegal. Orang yang melanggarnya bisa dikenakan hukuman sesuai aturan berlaku, yaitu pidana hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3 juta

Berdasarkan UU LLAJ di atas pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwasanya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dalam aturan yang sama juga, disebutkan larangan berbalapan dengan kendaraan lainnya.

Pelanggar aksi balapan liar akan dikenakan hukuman pidana dengan ketentuan sebagai berikut.

  • Pasal 275, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.
  • Pasal 283, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu.

Selain itu, bisa dipastikan pelaku balapan liar akan mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang melebihi aturan jalan raya. Pelanggar batas kecepatan diancam pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda Rp500 ribu.

Sanksi Polusi Suara Balapan Liar di Malam Hari

Jika balapan liar dilakukan di malam hari dan menimbulkan kegaduhan, maka pelakunya dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 225 barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.”

Waktu tidur yang dimaksud dalam aturan itu adalah selepas pukul 11.00 malam. Jika ada balapan liar di malam hari, kemudian masyarakat sekitar terganggu dengan suara kendaraan atau kegaduhannya, maka kasus itu bisa dilaporkan ke polisi dan kena denda sebagaimana disebutkan di atas.

Sanksi Balapan Liar di Masa Pandemi Covid-19

Selain sanksi dan ancaman balapan liar sebagaimana disebutkan di atas, hukuman balapan liar di masa pandemi juga kian berlapis. Dalam kaitannya dengan pemberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, pelaku balap liar dapat dikenakan tindakan pidana karena melanggar aturan karantina tersebut.

Kegiatan balapan liar dianggap sebagai pelanggaran terhadap PPKM yang merupakan solusi untuk menurunkan penyebaran Covid-19. Jika ketahuan, pelakunya akan dikenakan sangsi sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 yang berbunyi.

  1. Sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. 
  2. Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, pelaku diancam pidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. 

Selain aturan di atas, dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93 juga disebutkan bahwa orang yang tidak mematuhi karantina wilayah dapat dipenjara dalam durasi lama dan denda berlipat ganda. 

“Setiap orang yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *