Bagaimana Cara dan Aturan Terbaru Mendapatkan SIM Gratis?

Aturan terbaru dari pemerintah memberikan peluang untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis bagi golongan masyarakat tertentu.

Aturan mengenai SIM gratis ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku untuk Kepolisian RI. 

PP baru ini memperoleh persetujuan Presiden Joko Widodo akhir tahun lalu, serta diteken pada 21 Desember 2020. Berdasarkan PP itu, terdapat tiga golongan masyarakat yang berhak mengikuti ujian dan memperoleh SIM gratis, yaitu:

  1. Masyarakat tidak mampu,
  2. Pelajar atau mahasiswa,
  3. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Bunyi lengkap dari ayat yang mengatur pembiayaan pengurusan SIM ini adalah sebagai berikut:

“Dengan pertimbangan tertentu, tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud, dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau 0 persen,” demikian dalam Pasal 7 ayat 1 PP di atas.

Menunggu Persetujuan Menteri Keuangan

Setelah memenuhi salah satu dari kelompok target di atas, lantas bagaimana cara mengajukan untuk memperoleh SIM tanpa dipungut biaya?

Saat ini, pengajuan SIM secara gratis belum diberlakukan secara resmi oleh kepolisian dan masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan (Menkeu). Hal itu juga tergambar dalam PP Nomor 70 Tahun 2020.

“Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp 0 atau 0 persen harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan,” tulis pasal 7 ayat 3.

Ketika ditanyakan kepada Kasi SIM Polda Metro Jaya Kompol Agung Permana, kebijakan SIM gratis ini masih dalam tahap pembahasan oleh pihak Menkeu.

“Jadi implementasi SIM gratis harus diatur dalam Perkap (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia), sementara saat ini belum keluar Perkap-nya,” ujar Agung Kompol Agung Permana ketika mengomentari aturan pembuatan SIM gratis.

“Itu pun nanti soal besaran, persyaratan, dan tata caranya harus mendapat persetujuan Menkeu,” lanjutnya. 

Karena itulah, tahapan dan mekanisme untuk pembuatan SIM gratis belum dikeluarkan secara resmi oleh pihak kepolisian.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, serta tata cara pengenaan layanan gratis dapat diikuti informasinya di laman resmi Humas Polri: https://humas.polri.go.id atau mengontak langsung ke nomor 021-7218741 dan email ke divhumas@polri.go.id.

Kendati ada peluang pembuatan SIM secara gratis bagi masyarakat kurang mampu, pelajar atau mahasiswa, dan pelaku UMKM, namun prosesnya harus tetap melalui mekanisme pengajuan SIM seperti biasanya.

Mekanisme pengajuan SIM ini terdiri dari pendaftaran, pemotretan, melakukan ujian tulis, dan ujian praktik. 

Jika sudah melalui tahapan-tahapan tersebut dan dinyatakan lulus, barulah orang bersangkutan boleh mengantongi SIM sebagai bukti registrasi dan identifikasi bahwasanya ia telah memenuhi persyaratan administratif dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Sebagai informasi juga, SIM adalah dokumen wajib bagi setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Jika ada razia atau tindak penilangan, sementara pengendara tidak memiliki SIM, maka ia terancam hukuman pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang LLAJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *